oleh

Reformasi Di Tepi Jurang

-Berita, Peristiwa, Politik, Terbaru, YPTD-Telah Dibaca : 1,688 Orang

Sumber gambar : seputarilmu.com

Selamat pagi sobat,

Gerakan Reformasi yang menandai jatuhnya Pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, kini tengah berada di tepi jurang dan jika tak diselamatkan maka bukan tidak mungkin Reformasi akan terjun bebas masuk jurang lalu game over.

Gerakan Reformasi yang dicanangkan di tahun 1998 tidak lain untuk melakukan koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang saat itu dilabeli dengan KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir dan berganti dengan pemerintahan baru yang pro reformasi maka dilakukan sejumlah kebijakan mendasar yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan yang dianggap tidak mendukung gerakan Reformasi. Dimulai dengan Pemilu yang dipercepat yaitu di tahun 1999 yang diikuti oleh banyak Partai Politik.

Kemudian MPR hasil Pemilu tahun 1999 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Beberapa perubahan mendasar di UUD adalah pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden hanya dua periode saja, pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak ada lagi utusan daerah dan golongan dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Demikian juga Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota juga dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya

Di Pemilu tahun 2004, DPR dan DPD menjadi lembaga tinggi negara yang bergabung dalam MPR, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden pertama kali dipilih oleh rakyat.

Dalam perjalanan reformasi berikutnya, apakah KKN bisa dihilangkan ? Ternyata tidak dan justru semakin merajalela.

Dengan pemilihan langsung di daerah, muncul raja raja kecil yang membentuk dinasti dan melakukan praktek korupsi, kolusi dan tentu saja nepotisme. Entah sudah berapa ratus Kepala Daerah, apakah Gubernur/Wakil Guberbur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang masuk penjara akibat melakukan tindak korupsi dan kasus suap alias kolusi.

Nepotisme berkembang begitu subur dan menciptakan dinasti politik di daerah dengan menduduki jabatan Kepala Daerah secara turun temurun. Rakyat begitu mudah terpedaya dengan pencitraan palsu dan politik uang di setiap Pilkada.

Tidak itu saja, sudah berapa ratus Anggota DPRD yang juga sudah masuk penjara karena melakukan praktek korupsi.

Di pusat pemerintahan pun tak jauh berbeda. Politik transaksional pun begitu menguat. Korupsi masih terus saja terjadi bahkan dilakukan oleh para pejabat tinggi negara seperti Ketua DPR, Anggota DPR, Ketua MK dan Anggota MK, Ketua BPK, Ketua DPD, Menteri dan pejabat bereselon di Kementerian.

KKN bukannya diberantas seperti cita cita gerakan Reformasi namun justru malah ditumbuh suburkan.

Kemudian cara cara buruk pada pemerintahan Orde Baru yang seharusnya tidak lagi digunakan karena tidak sesuai dengan cita cita gerakan Reformasi kini justru digunakan lagi demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Koruptor tidak dihukum berat malah dipotong masa hukumannya di tingkat banding. Koruptor setelah menjalani hukumannya malah diberikan kedudukan sebagai Komisaris BUMN.

Keadilan hukum cenderung diterapkan secara tidak adil dan pilih pilih. Sementara pengkritik dibungkam dengan UU ITE yang tak ubahnya seperti UU Subversi di era penerintahan Orde Baru.

Selanjutnya tatanan bernegara yang sudah diamandemen di tahun 2002 kini mulai timbul wacana mau diutak utik. Wacana tiga periode untuk jabatan Presiden/Wakil Presiden, wacana Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikembalikan lagi ke MPR bahkan wacana Pemilu di tahun 2024 diundur tiga tahun dan otomatis masa jabatan Presiden/Wakil Presiden diperpanjang.

Lucunya ketika Pilkada serentak diadakan di tahun 2024 dengan meniadakan Pilkada tahun 2022 dan 2023 maka Kepala Daerah yang habis jabatannya di tahun 2022 dan tahun 2023 tidak diperpanjang melainkan diganti oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Pertanyaan yang muncul adalah mungkinkah wacana tersebut di atas dapat diwujudkan ? Jawabannya sangat mungkin.

Dengan koalisi gemuk yang menguasai 471 kursi dari 575 kursi di DPR. Kemudian MPR terdiri dari 575 DPR dan 136 DPD sehingga berjumlah 711 kursi maka 2/3 nya adalah 474 kursi.

Untuk mengubah UUD perlu persetujuan dari 2/3 kursi MPR sehingga koalisi gemuk hanya butuh 3 kursi DPD saja maka koalisi gemuk bisa melakukan perubahan UUD sesuai kehendaknya.

Kita berharap wacana amandemen UUD seperti tersebut di atas tidak akan terjadi karena kita tidak ingin Reformasi yang kini sudah di tepi jurang akan terjun bebas masuk jurang.

#UntukDirenungkan ..

Sobat, saatnya saya undur diri ..

Selamat beraktivitas ..

Salam sehat ..

 

NH
Depok, 2 September 2021

Komentar

Tinggalkan Balasan