oleh

REKOGNISIDAN SUBSIDIARITAS SUDAH BUAT DESA BERNAPASKAH?

-Terbaru-Telah Dibaca : 125 Orang

 

Abraham Raubun

Desa, kata ini pasti tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi apa yang terlintas dalam benak ketika disandingkan dengan kata kota?  Bisa jadi tidak sedikit orang yang membayangkan suatu tempat terpencil, nun jauh di sana, tempat tinggal para petani, penduduknya berpendidikan rendah, banyak yang buta huruf, atau masih sangat tradisional belum tersentuh cara hidup modern seperti di kota.

Itu desa tempo doeloe. Meskipun dari 74.953 sekarang yang ada, pada tahun 2018, Badan Statistik Nasional (BPS) mencatat, masih terdapat 13.232 (17,96%) desa yang dikategorikan tertinggal. Maksudnya tertinggal di sini menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal , daerah tertinggal itu adalah daerah kabupaten yang wilayah banyak desa dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Untuk menetapkan suatu daerah itu sebagai daerah tertinggal, di pasal 2 Perpres itu disebutkan dilihat dari 6 hal yaitu: dilihat dari perekonomiannya, dari sumberdaya manusianya, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Sebaran desa-desa tertinggal itu berada pada 62 kabupaten di sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Papua dan Papua Barat.

Tetapi mari kita lihat bukan dari sisi ketertinggalan desa itu. Kini desa, setelah menempuh perjalanan panjang dalam sejarah perkembangannya sudah sampai pada tahap mendapat kejelasan status dan kepastian hukum dalam ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dinyatakan dalam undang-undang.

Undang-uang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, definisi desa dengan jelas disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Mempunyai batas wilayah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur artinya kewenangan untuk membuat berbagai peraturan untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional. Juga memiliki kewenangan untuk mengurus, ini berarti kewenangan untuk melaksanakan berbagai aturan baik yang dibuat oleh desa maupun yang ditugaskan oleh pemerintah pada tingkat atasnya. Kesemuanya itu diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsideran undang-undang tentang desa yang lahir  di tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwa desa mempunyai peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengingat hal terebut desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Terdapat 2 asas penting tentang pengaturan desa yaitu rekognisi dan subsidiaritas.  Padanan kata rekognisi adalah pengakuan atau penghargaan. Pengakuan disini adalah pengakuan terhadap hak asal usul. Asas subsidiaritas yaitu penerapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakatat desa. Disamping itu ada beberapa asas lainnya seperti keberagaman, Kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Mengapa rekognisi dan subsidiaritas? Kedua asas ini penting karena memberikan warna yang berbeda dengan pengaturan-pengaturan dalam regulasi di waktu-waktu sebelumnya. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan hak mengambil keputusan local untuk kepentingan masyarakat setempat semakin menguata lewat undang-undang nomor 6 ini. Hak asal-usul yang dimaksud dalam undang-undang desa ini adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa dan masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata ataupun cara-cara mengambil kesepakatan dalam kehdupan masyarakat desa.

Subsidiaritas atau kewenangan lokal berskala desa, maksudnya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Hal ini telah dijalankan atau muncul karena perkembangan desa atau prakarsa masyarakat dan desa mampu melaksanakannya secara efektif. Di era sebelumnya gerak desa dalam ke dua hal ini nampaknya dibatasi dan penuh dengan keterbatasan. Kini desa dapat bergerak bebas seakan bernapas lega, karena kewenangan-kewenangan itu diberikan sekaligus dengan dukungan sumberdaya, terutama finansial yang dikucurkan ke desa yang dari tahun ke  tahun makin merangkat naik. Tercatat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020  dukungan dana yang langsung diberikan ke desa mencapai kisaran 300 Trilunan rupiah. Semuanya itu untuk meningkatkan percepatan laju perkembangan desa dengan mengutamakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sudah bernapas legakah desa dengan hal itu? Napas ini bisa menjadi sesak apabila pengelolanya yaitu pemerintah desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa tidak mampu dan cermat dalam mengelola keuangan yang masuk ke desa.  Betapa tidak, ada 7 sumber pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan dalam desa membangun kehidupan masyarakatnya. Ada yang berasal dari Pendapatan Asli desa sendiri, ada dari bagian dari hasil pajakdaerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Memang kewenangan yang diberikan membuka ruang yang cukup lega bagi desa untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan pembahunan yang diinginkan. Tetapi tidak juga berarti sebebas-bebasnya menggunakan sumberdaya ayang ada tanpa aturan main yang sudah ditetapkan bersama. Ketentuan-ketentuan dalam berbagai regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kelembagaan desa dan pemberdayaan desa telah banyak diterbitkan. Tujuannya semua menata dan mengurus pelaksanaan berbagai kegiatan program demi kepentingan desa dan mendorong desa mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik menuju masyarakat yang lebih sejahtera.  Namun catatan-catatan di lapangan banyak juga menunjukkan bahwa ada kendala pada tataran pelaksanaan.

Perangkat regulasi yang diluncurkan memang banyak melalui kegiatan yang akrab disebut dengan sosialisasi. Namun tampaknya, proses penyampaian peesan yang dibungkus dalam terminologi sosialisasi kurang mendapat perhatian seksama atau kalau tidak dapat dikatakan asal terlaksana. Kegiatan peningkatan kapasitaspun giat dilakukan baik melalui kementerian dan Lembaga pemerintah ataupun non pemerintah. Semisal materi-materi yang disampaikan dalam peningkatan aparatur desa sering tidak terstandarisasi dan tidak jelas sumbernya. Pelatih atau fasilitator yang menyampaikan tidak memiliki kompetensi metodologi yang diperoleh melalui proses sertifikasi untuk memperoleh pengakuan dari institusi profesi yang berwenang.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasan anggaran memang berkuasa penuh dalam merencanakan pendayagunaan sumberdaya milik desa. Tetapi jika sedikit saja salah melangkah akan tersesat dan pasti sesak napas. Sementara pembinaan yang seharusnya lebih intens diberikan sebelum tindakan pengawasan gencar dilakukan disaat-saat desa telah terjebak dalam masalah pengelolaan keuangan karena keterbatasan pemahaman hanya dibekali dengan amanat dan ketentuan oleh aparatur di tingkat atas desa tanpa dukungan operasional yang memadai. Masih banyak lagi hal-hal terkait implementasi dari rekognisi dan subsidiaritas ini yang perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusi untuk melegakan napas desa. Adakah evaluasi mendalam atas pelaksanaan penerapan berbagai regulasi dapat diharap  menghasilkan berbagai solusi untuk mencegah dampak dari keterbatasan kemampuan desa untuk mendayagunakan berbagai sumberdaya yang masuk ke desa? Hal ini sebaiknya jadi pemikiran bersama dari semua pihak terkait, dengan tidak mempersoalkan siapa nakoda dan kapal yang mana yang harus bertanggung jawab, sejauh semua upaya dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed