oleh

MEMBANGUN DESA ATAU DESA MEMBANGUN

-Terbaru-Telah Dibaca : 52 Orang

Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom

Desa semakin menjadi tumpuan di dalam pembangunan nasional. Nawa Cita ke 3 dari PemerintahanPresiden Djokowi menitikberatkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan dea dalam kerangka negara kesatuan. Tidak tanggung-tanggung untuk menerapkan kewenangan yang diberikan kepada desa lewat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disertai dengan memfasilitasi mengucurkan dana yang bersumber dari APBN langsung ke desa. Kucuran dana yang bersumber dari APBN ini lebih dikenal dengan sebutan Dana Des (DD) dimulai pada tahun 2015, satu tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang ini sekaligus memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi Desa dalam tatanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era sebelum tahun 2014, kucuran dana ke desa bukannya tidak ada. Bedanya kewenangan untuk mengatur penggunaannya masih sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya diberi keenangan mengurus atau melaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

Sistem “Top Down” sangat lekat dengan berbagai pelaksanaan pembangunan di desa. Semuanya ditetapkan dari atas, meskipun dalam perencanaan dikatakan sebagai perpaduan antara perencanaan dari bawah (bottom up) oleh masyarakat melalui pemerintah Desa dengan perencanaan dari atas (Top Down) melalui berbagai instansi atau organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.

Jalur perencanaannya cukup Panjang, berawal dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), musyawarah pembangungan di tingkat kecamatan, konsultasi perencanaan dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota, bahkan untuk program-program pembangunan yang terkait antar desa, kecamatan, kabupaten/kota atau provinsidibahas sampai di tingkat nasional (konsultasi nasional).

Di era yang lalu proses pembangunan dea lebih terkesan dengan paradigma pembangunan des atau pembangunan di desa. Di era undang-undang desa paradigm aini dirubah menjadi desa membangun. Desa membangun bertumpu pada kewenangan yang diberikan kepada dea terutama kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa. Iniah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada desa. Hal ini jelas dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dasar pemikirannya adalah desa sudah ada sebelum terbentuknya NKRI. Karenanya desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional. Juga berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dewasa ini desa sudah berkembang dalam berbagai bentuk. Karena itu perlu dilindungi agar kuat, maju dan mandiri. Ini merupakan dasar agar dapat mlaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, Makmur dan sejahtera. Dalam paradigma desa membangun, pemerintah hadir dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana seperti halnya pendanaan secara langsung ke desa. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Desa kini dapat membuat peraturan sendiri dan melaksanakan peraturan yang dibuat dalam mendayagunakan sumberdaya baik yang dimiliki sendiri maupun yang berupa bantuan dari Pemerintah atau pihak non pemerintah dengan ttap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tentunya tidak bertentangan.

Desa membangun dimaknai dengan pendayagunaan berbagai potensi atau sumberdaya yang ada. Tidak berarti juga tanpa bantuan atau fasilitasi dari luar. Dukungan pendampingan tetap dibutuhkan. Kini ada para pendamping desa yang disiapkan pemerintah. Tentu saja asumsinya pendamping-pendamping yang disebut sebagai pendamping professional diantaranya ada pendamping local yang berada di desa, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan Bersama pendampik teknis yang bertugas memfasilitasi program-program sektor yang masuk ke desa serta Teng Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten, sudah memiliki kompetensi yang mecakup pengetahuan, sikap dan keterampilan atau keahlian yang dapat diterapkan mamtu desa dalam kegiatan-kegiatan desa membangun. Disamping itu tidak menjadi beban tambahan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa karena ketidak mampuan para pendamping dalam berkomunikasi serta kurang memahami berbagai regulasi terkait pengaturan desa. Kasus-kasus seperti ini masih banyak dijumpai di lapangan.

Menilik berbagai perangkat untuk mendukung proses desa membangun cukup lengkap sudah. Secara finansial dana yang diluncurkan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota serta dari pihak ke tiga dari tahun-ke tahun semakin bertambah. Seara keseluruhan rata-rata setiap desa dapat mengelola dana sekitar 2-3 miliar rupiah pertahun yang berasal dari berbagai sumber. Sejatinya desa sudah dapat membangun dirinya sendiri untuk mewujudkan Indonesia maju dengan SDM unggul. Apalagi didorong niat kuat pemerintah yang menyediakan dukungan dana langsunguntuk mempercepat desa membangun.

Mudah-mudahan berbagai peraturan yang diterbitkan dari pusat tidak terkesan semakin menguat membelenggu desa sehingga kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa yang memungkinkan desa bergerak bebas dalam merencanakan dan memutuskan program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mengatasi masalah setempat terasa tersekat, karena adanya peraturan-peratuan dan ketentuan khusus dari tingkat pemerintahan di atas. Semoga

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed