oleh

LANGKAH KOLABORATIF DITJEN BINA PEMDES DAN KEMENKES MENDORONG INTEGRASI PELAYANAN PRIMER DI POSYANDU

-Terbaru-Telah Dibaca : 161 Orang

Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mengambil langkah resposif menyikapi transformasi kesehatan yang diluncurkan Kemenkes. Bagi Kemenkes transformasi kesehatan ini merupakan mandat ketiga Presiden yang diberikan, setelah melakukan vaksinasi secara cepat untuk melindungi masyarakat, serta melakukan berbagai program dan inisiatif untuk mengendalikan situasi COVID-19 di Indonesia.

Secara umum tujuan transformasi sistem kesehatan Indonesia untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Hal ini dilakukan melalui 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Satu diantaranya adalah transformasi layanan primer. Isinya mencakup edukasi kesehatan, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta Peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.

Di tingkat akar rumput, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan andalan dalam melaksanakan pelayanan primer  terlebih yang berbasis preventif dan promotif. dengan bekerjasama dengan Pustu. Upaya yang dilakukan diantaranya mengoptimalkan potensi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Di tingkat desa tentu Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memiliki peran signifikan, disamping pemangku kepentingan lain. Posyandu dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, masuk dalam ranah kewenangan lokal berskala desa. Selain itu Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2018.

Mendasarkan pada arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa menindak lanjutinya  dengan mengambil langkah kolaboratif bersama Kemenkes dan beberapa kementerian lain, utamanya dalam koordinasi mempersiapkan Pilot Project Integrasi Kesehatan Primer. Pilot project ini dirancang penerapannya pada 8 provinsi dengan memperhatikan kelembagaan, kewenangan, penganggaran dan fungsi Posyandu sebagai LKD. Mengingat strategisnya program ini tentu perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan Pilot Project ini antara lain mencakup penataan mekanisme pelayanan, penyesuaian regulasi, simulasi dan perencanaan anggaran serta sistem informasi dan pelaporan secara real time. Dari aspek regulasi, Permendagri nomor 54 tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) tentu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Beban tugas ini akan menjadi tanggungjawab Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa yang tentunya perlu didukung direktorat terkait lainnya dalam lingkup Ditjen Bina Pemdes.

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan