oleh

Jerat Utang Bulog dan Buruknya Pelayanan

Sumber gambar : cnbcindonesia.com

 

Badan Urusan Logistik (Bulog) kini tengah menjadi sorotan. Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan ini tengah dililit hutang⁹ yang kian hari kian membengkak. Sebagai lembaga layanan, jeratan hutang ini tentu menghadirkan kendala bagi fungsi layanannya.

Kian Bengkak

Besarnya utang yang harus ditanggung Bulog mencapai Rp 13 triliun. Jumlah yang tak sedikit untuk BUMN pangan. Di sisi lain, pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp4,5 triliun terhadap Perum ini. Piutang ini merupakan akumulasi selama dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021  (cnbcindonesia.com/28/12/2021).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan utang Rp13 triliun tersebut untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar satu juta ton.  Sementara, pembayaran utang dari pemerintah masih terkendala karena adanya perubahan pada  Peraturan Kementerian Sosial  sehingga pihak Kemenkeu belum bisa membayarkannya.

Keterlambatan pencairan dana  dari pemerintah ini sangat disayangkan,  karena utang yang gemuk ini akan mengurangi kemampuan Bulog untuk merealisasikan belanja CBP. Pada gilirannya akan makin memperburuk kondisi kelaparan yang angkanya terus meninggi.

Peneliti INDEF Sugiyono Madelan menjelaskan, alasan pemerintah belum membayar utang ini erat kaitannya dengan masalah likuiditas keuangan pemerintah, yakni ketika penetapan defisit anggaran makin besar saat pandemi.

Benang Kusut Bulog

Utang bukanlah satu-satunya permasalahan dalam tubuh  bulog. Terdapat masalh lain, seperti menumpuknya beras di gudang. Ironisnya itu terjadi berulang. Menumpuknya beras mengakibatkan kualitasnya menurun. Bahkan,  kerap terjadi beras tidak layak konsumsi masih ada di gudang saat   rakyat miskin berharap segera mendapatkannya.

Selain itu tak jarang terjadi impor yang menderas  saat musim panen raya. Walhasil, stok menumpuk dan beras dari petani lokal tidak terserap dengan baik, harga beraspun anjlok. Ironis bahwa keberadaan bulog ini malah menambah problem bagi petani.

Problem bulog ini setidaknya muncul dari dua hal. Pertama, buruknya koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang kerap kali kebijakannya saling kontraproduktif. Kedua, adanya mafia impor yang membuat petani menjerit karen anjloknya harga beras mereka.

Dalam sistem demokrasi sekuler, politik transaksional  tidak bisa terhindarkan. Sudah rahasia umum bahwa para politisi yang akan bertarung dalam pemilihan akan melibatkan cukong dalam kontestasinya. Inilah penyebab kebijakan pemerintah khususnya pangan menjadi di bawah kendali pengusaha yang menyokong mahar politik mereka.

Fungsi Bulog menjamin pangan pun sudah makin tergerus. Kini Bulog malah fokus memperbesar bisnis komersial dengan alasan untuk menutupi kerugian dari Public Service Obligation (PSO). Selain itu, Bulog menggandeng ecommerceseperti Shoppe untuk membuat panganan[dot]com. Namun realitasnya, permasalahan Bulog tidak kunjung usai.

Terdapat pula tekanan Asing terhadap kebijakan perdagangan internasional. Nampak dalam penentuan tarif bagi komoditas pangan dan pemberian sanksi pada negara yang memproteksi negaranya oleh WTO.  Hal itu menjadi penghalang negara-negara berkembang untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. Inilah sederet permasalahan Bulog yang tidak bisa selesai hanya dengan membenahi manajemennya.

Ideologi Kapitalis Sebagai Landasan.

Sebagai BUMN,  Bulog bukan satu-satunya yang terjerat utang. Bahkan, seluruh BUMN bernasib serupa. Karenanya  permasalahan bulog bukan semata pada buruknya manajemen.  Lebih dari itu,  problem muncul dari landasan tata kelola yang berideologikan kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalisme telah cacat dari  dari lahir  karena asas pijakannya adalah sekularisme  Paham ini meniadakan peran pencipta dalam mengatur kehidupan. Walhasil, semua aturan yang lahir dari ideologi ini berlandaskan pada akal manusia. Wajar bila karakter peraturan yang diproduksi oleh akal yang  lemah dan terbatas tidak akan menyolusi permasalahan manusia

Sistem ekonomi kapitalisme memosisikan peran negara hanya sebagai fasilitator bagi korporasi dan rakyat. Rakyat butuh sejumlah pelayanan dan barang untuk memenuhi hajat hidup mereka, sedangkan korporasi menyediakan kebutuhan rakyat. Pemerintah tinggal menjadi penengah yang mempermudah bertemunya swasta dan rakyat, bukan dalam fungsi pelayanan. Harapan rakyat menjadi hidup sejahtera dalam sistem ibarat mimpi, sebaliknya rakyat selalu menjadi pihak yang terzalimi karena hilangnya peran pelayanan oleh negara.

Dalam skala perdagangan internasional, sistem ekonomi kapitalisme telah menjerat negara-negara berkembang untuk sekadar berperan sebagai pasar atas kelebihan produksi negara-negara makmur. Tidak aneh jika tekanan impor pada negeri berkembang seakan menjadi hal yang tak terhindarkan.

Selain menjadi pasar, negara berkembang yang umumnya memiliki SDA melimpah, dengan dalih investasi menjadi objek eksploitasi terhadap sumber daya alamnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, yang memudahkan korporasi mengeruk SDA sebagai bahan baku murah bagi perusahaannya.Korporasi juga memanfaatkan SDM yang melimpah untuk menjadi buruh murah di negerinya sendiri.

Islam dan Jaminan Pangan

Sistem ekonomi Islam berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi kapitalisme, karena hal berikut. Pertama, asasnya adalah akidah Islam sehingga aturan yang lahir darinya berdasarkan dari wahyu Allah Taala. Kedua, pihak yang berdaulat dalam sistem Islam adalah syariat, bukan akal manusia yang lemah. Syariat ini  yang akan membimbing manusia dalam membuat aturan dan kebijakan. Inilah yang membuat aturannya mampu memberi solusi pada  seluruh permasalahan manusia.

Ketiga, fungsi negara bukan sekadar fasilitator, tetapi sebagai pelindung dan pengurus umat. Negaralah yang menjamin ketersediaan pangan, bukan swasta. Keberadaab Bulog dalam aturan syariat bukan pada fokus pada bisnis, tetapi pada pelayanan agar tidak satu pun rakyat kelaparan.

APBN dalam sistem Islam terepesentasi dalam Baitulmaal yang sumber pendapatannya sudah pasti.  APBN barbasis baitulmaal ini mampu menyediakan pangan yang berkualitas dan baik bagi seluruh warga. Badan logistik pada sistem islam tidak perlu berutang untuk memenuhi stok pangan nasional karena sumber pendapatan negara yang melimpah dan bersifat pasti.

Problem penumpukan pun akan bisa terselesaikan dengan birokrasi yang fokus pada kemaslahatan umat. Tidak akan terjadi kontradiksi antar kementerian. Hal itu karena kekuasaan dalam Islam bersifat sentralistis, semetara administrasinya desentralistis sehingga prosesnya mudah dan cepat.

Sistem Islam memiliki konsep perdagangan internasional yang jelas dan tegas. Perjanjian dagang bilateral maupun multilateral antarnegara termasuk dalam politik luar negeri. Negara tidak akan bekerja sama dengan negara kafir harbi fi’lan(negara yang terang-terangan memusuhi Islam), termasuk perjanjian dagang. Inilah yang menjadikan negara berdaulat atas kebijakannya.

Pemerintahan dalam sistem Islam yang bersih dari dekte pihak manapun karena akan menjadikan kebijakannya akan menjadi terikat. Bagi kaum muslimin, hendaknya mereka kembalivkepada solusi Islam. Bila hendak mengurai benang kusut yang ada pada Bulog  harus menyelesaikannya dengan sistem politik dan ekonomi yang berasaskan Islam.

 

 

Tentang Penulis: Susmiyati Madjid

Susmiyati Madjid pengajar di SMP Negeri 1 Tulungagung, Jawatimur.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed