Alangkah sedihnya, apa yang dirasakan oleh lebih dari sepuluh ribu karyawan yang diberhentikan perusahaan tekstil Sritex. Sebagaimana dilansir dari, bbc.com, (26/12/24), perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025. Hal itu terjadi usai perusahaan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ia dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex. (Cidonesia.com, 02/03/24).
Sistem Ekonomi Kapitalis dan Jaminan Ketidaksejahteraan.
Penerapan sistem Kapitalisme selalu lengket dengan prinsip liberalisasi ekonomi, sebab liberal memang menjadi nafas dari sistem ini. Liberalisasi ekonomi terjadi, salah satunya melalui kesepakatan seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) maupun UU Cipta kerja. ACFTA sendiri merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi berupa perdagangan bebas di kawasan ASEAN-Tiongkok.
Kerjasama yang berlaku mulai berlaku pada tahun 2010 ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, meningkatkan perdagangan, dan meningkatkan investasi antara ASEAN dan Tiongkok.
Bagi Indonesia, negara yang tanpa kedaulatan, keuntungan kerjasama itu tidak didapatkan. Hal yang terjadi justru mederaskan arus bagi masuknya produk China tanpa mampu mengimbangi. Kasus ini merupakan ancaman bagi produk dalam negeri. Dampak sosial dari kebijakan pemerintah ini tak bisa dianggap remeh.
Masuknya produk China membahayakan usaha dan bisnis domestik, milik rakyat. Bahkan perusahaan tekstil terbesar se Asia Tenggara, nyatanya harus melakukan PHK besar-besaran. Bayangkan berapa puluh ribu orang yang harus menanggung lapar dan haus akibat hilangnya sumber pendapatan keluarga?
Adanya pergantian pemimpin negara tidak memberikan pengaruh positif bagi rakyat selama pemimpin yang baru menjalankan sistem yang sama rusaknya. Ganti pemimpin hanya untuk melanggengkan penderitaan dan kondisi nonsejahtera.
Negara dengan karakter pemimpin populis otoriter hanya memberikan harapan kesejahteraan yang semu. Negara dalam sistem Kapitalis berdiri bukan untuk kepentingan rakyat melainkan hanya sebatas sebagai regulator. Bukannya sebagai pelayan rakyatnya, melainkan untuk memenuhi kepentingan oligarki.
Liberalisasi ekonomi nemastikan oligarki yang berkuasa. Mekanisme ini menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri, bukan oleh negara. Kesejahteraan yang didambakan rakyat, seakan hanya sebatas mimpi.
Jaminan Sistem Ekonomi Islam
Sistem Islam menjamin suasana yang kondusif bagi para pengusaha dan perusahaan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam membatasi dengan tegas tentang kepemilikan individu, kepemilikan publik dan kepemilikan negara.
Di sisi lain, jaminan kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggung jawab negara. Tak hanya kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan yang bersifat komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Penjaminan negara akan sandang pangan dan papan dilakukan secara tak langsung, yaitu negara mewajibkan bagi para lelaki yang menjadi wali keluarga untuk bekerja. Negara juga menjamin tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, memberikan modal bisnis, iqtha atau memberikan lahan pertanian untuk dikelola atau memberikan pinjaman modal tanpa bunga.
Adapun kebutuhan pokok yang bersifat komunal seperti layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan, diberikan secara langsung dengan pendanaan yang diambil dari harta yang berasal dari kepemilikan umum. Negara membatasi secara tegas tentang macam kepemilikan privat, umum dan harta milik negara.
Dalam sistem islam, negara khilafah hadir secara realita dalam pelayanan terhadap rakyat dengan pendanaan dari APBN berbasis baitulmal. APBN berbasis baitulmal ini senantiasa stabil saat mana sumber- sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran telah ditetapkan oleh syariat yang jelas.
Sumber pendapatan baitulmal diperoleh dari hasil pengelolaan sumberdaya alam, kharaj (pajak hasil bumi) dan ghonimah (harta rampasan perang. Dari semua sumber ini sangat memadai untuk mendanai semua sektor kebutuhan pokok rakyat termasuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kehidupan
Saatnya meninggalkan kepemimpinan sistem kapitalisme yang telah terbukti tidak mampu menyolusi problem manusia dan masyarakat. Saatnya perubahan menuju sistem mewujudkan kepemimpinan islam.
