oleh

Paradoksial Tingkah Anggota Dewan

-Terbaru-Telah Dibaca : 102 Orang

Sebuah fenomena paradoks terjadi di negeri demokrasi. Demonstrasi kenaikan BBM telah digelar dari hari ke hari. berhari-hari. Sementara tak satu pun jajaran pimpinan DPR RI yang keluar gedung guna menemui para demonstran pencari keadilan. Ironisnya, para anggota dewan  terhormat itu malah asyik merayakan ulang tahun ketuanya!

Itulah fakta yang terjadi di negeri ini.
Sungguh, tembok gedung wakil rakyat itu benar-benar memisahkan mereka dengan penguasanya. Di luar gedung, ribuan rakyatnya menjerit berharap para pejabat bisa memihak mereka, yakni menurunkan  harga BBM  yang harganya kian mencekik leher. Ironis pula, karena hal ini terjadi pada negeri penghasil minyak bumi terbesar di dunia.

Di tengah teriknya siang yang memanaskan ubun-ubun, para demonstran tidak peduli demi dapur bisa  ngebul, atau setidaknya roda ekonomi keluarga tak terhenti. Kehidupan  serba sulit yang makin terimpit membakar semangat mereka.  Di sisi lain,  anggota dewan yang dulunya  meminta suara dari rakyat, berada di dalam Gedung DPR RI. Ruangan sejuk ber-AC menambah kenyamanan suasana rapat.

Sebuah ironi terjadi saat keluar suara tepuk tangan  yang meriah mengiringi  nyanyian  “Selamat Ulang Tahun” di ruangan dengan penuh sukacita. Persembahan kegembiraan itu buat  perayaan ulang tahun sang Ketua DPR. Inilah watak asli demokrasi, sistem yang menciptakan  tembok  besar antara  rakyat penguasanya.

Sebuah realitas tak ideal yang bikin dada sesak  saat mana di luar rakyat menjerit  berjuang  demi sekedar  bisa kenyang.  Selayaknya yang dilakukan oleh forum dewan adalah menskors rapat, agar jajaran pimpinan DPR RI bisa menemui demonstran di luar guna mendengarkan dan menerima aspirasi mereka.

Perilaku wakil rakyat yang miskin empati itu, sontak menjadi viral hingga berbuntut pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada laporan itu, Puan diduga melanggar kode etik lantaran tidak menskors rapat paripurna saat ada kejutan ulang tahun untuk dirinya.

Beda Sikap Karena Beda Posisi

Cukup mengelitik apa yang dikatakan oleh Said Didu dalam talk show di YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), 09/09/2022. “Jika jejak kebijakan kenaikan BBM ini direkam sedari, orang-orang yang dulunya lantang bersuara, ternyata masih ada, hanya saja pendapatnya sudah berubah.”. Menurut Didu, saat  menjadi partai oposisi, mereka menolak kebijakan kenaikan harga BBM sebab dianggap tidak pro rakyat. Namun, saat partainya naik berkuasa, yakni justru setuju kenaikan harga BBM. Nah, lain posisi, lain pula sikapnya.

Politik dalam perspektif kapitalis memang selalu bermain kepentingan karena manfaat menjadi tujuannya. Karenanya siapa teman dan siapa lawan sangat mudah berubah mengikuti ritme kepentingan atau kemanfaatan material baik itu jabatan atau sumber-sumber penghasilan atau harta.

Demokrasi Kapitalistik Penyebabnya

Azas manfaat merupakan hal yang menonjal dalm sistem Kapitalis. Sistem ini layak disebut penyebab hilangnya empati elit penguasa terhadap rakyatnya. Hal itu setidaknya dilihat dari tiga hal.

Pertama, interaksi yang ada antara penguasa dan rakyat  bagaikan hubungan bisnis antara penjual dan pembeli. Sebagai pihak penjual, penguasa menjual fasilitas dan kebutuhan hidup pada rakyatnya. Rakyat sebagai konsumen yang sering kali dipaksa membeli apa saja yang disediakan penguasa.

Peran negara sebatas regulator yang memediasi bertemunya kebutuhan rakyat dan kepentingan swasta. Hubungan seperti itu lahir dari sistem demokrasi kapitalistik yang menyerahkan urusan rakyat pada pengusaha. Layaknya penjual, negara akan mencari keuntungan dari pembeli, yaitu rakyat. Subsidi untuk rakyat  diserupakan dengan pembeli yang meminta diskon. Pantas saja kalau kemudian subsidi dianggap beban oleh negara.

Kedua, dalam sistem demokrasi kapitalistik, kedaulatan berada di tangan para pemilik modal. Bila dikatakan pemilik kedaulatan adalah rakyat itu nonsen alias tak sesuai realita. Kontestasi yang biayanya melangit, menjadikan para penyolong dana menanam jasa. Para cukong itu melakukan dikte berdasar kepentingan hingga realnya adalah  politik transaksional. Politik ini secara sederhana bisa dimakanai sebagai jual beli kebijakan dan jabatan. Wajar jika kebijakan yang pro pengusaha tanpa memihak rakyat. Rakyat inginkan harga bbm dan tarif listrik turun, yang tejadi sebaliknya.

Ketiga, sistem kapitalis cacat dari asalnya, karena bersifat sekularis (memisahkan agama dari kehidupan), aturan dibuat tanpa melibatkan Allah sebagai Sang Pencipta. Kebijakan liberalisasi di semua sektor telah menjadikan distribusi kekayaan menumpuk pada segelintir orang, disisi ratusan juta rakyat kelaparan. Sungguh sistem ini tidak akan pernah menciptakan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya.

Jika wakil rakyat sendiri tidak mau ada  aturan Allah Swt. yang terlibat, sulit berharap mereka untuk memiliki sifat amanah pada jabatannya. Selain semua itu, sekularisme menggiring dan menghimpun penguasa yang tidak paham agama. Sistem ini bahkan didesain untuk melibas siapa saja yang berani membawa-bawa agama ke dalam urusan bernegara.

Penguasa Islam Penuh Amanah Kaya Empati

Sistem demokrasi kapitalistik telah membuat penguasa kehilangan nurani dan rasa empati terhadap rakyatnya. Mereka tidak  bisa merasakan derita rakyat karena tujuan mereka berkuasa adalah demi kepentingan pribadi dan partainya saja. Berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam. Islam menjadikan akidah Islam sebagai landasan beramal setiap manusia, termasuk penguasa. Seseorang yang ingin menjabat membangun niatnya semata untuk mengabdi pada Allah Taala. Mereka menyadari benar bahwa jabatan yang dipeganganya bakql dimintai pertanggungjawaban di pengadilan Allah kelak. Mereka yakin akan janji surga bagi para pemimpin yang amanah.

Selain amanah, penguasa dalam Islam juga akan piawai dalam mengurus negara, karena mereka meeupakan sisok yang paham syariat. Manusia lemah yang tidak mengerti cara mengurus negara tentu tidak akan berani menerima amanah menjadi wakil rakyat. Selain menjanjikan surga, Allah Swt. juga menyiapkan neraka bagi pemimpin yang lalai dan anak
terhadap amanahnya. Dari sini saja, akan terlahir penguasa yang amanah dan kapabel mengurusi rakyat, serta berempati pada mereka.

Hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat berjala laksana pelayan dan tuan. Layaknya pelayan, negara akan memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya dengan baik. Mengurus SDA yang merupakan harta rakyat untuk dikembalikan pada mereka untuk membiayai kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan begitu, hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya adalah saling mencintai.

Inilah sebaik-baik hubungan penguasa dan rakyatnya yang hanya ada dalam sistem Islam. “Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.” (HR Muslim)

Islam menetapkan bahwa  kedaulatan ada di tangan Allah Taala. Dari sini akan lahir aturan yang sesuai fitrah manusia, tersebab Allahlah yang paling memahami kebutuhan hamba-Nya. Kesejahteraan pun akan terwujud saat  negara  menerapkan sistem ekonomi Islam.

Dalam regulasi kepemilikan, Islam mengharamkan privatisasi barang tambang melimpah yang dibutuhkan publik, seperti minyak bumi. Negara akan mengelolanya dengan baik dan mengembalikan hasilnya kepada  rakyat.

Telah jelas bahwa hilangnya empati penguasa terhadap kondisi rakyat ini disebabkan penerapan sistem demokrasi kapitalistik. Oleh karenanya, mempertahankan sistem rusak ini, akan meniadakan terselesaiknny aneka masalah yang menimpa masyarakat.  Masyarakat membutuhkan solusi sistem yang benar, lurus  serta berdiskusi dunia akhirat. Itulah sistem Islam.

Komentar

Tinggalkan Balasan