Menakar Efektifitas Program Makan Bergizi Gratis

Terbaru54 Dilihat

Polres Tulungagung mulai mengoperasikan Mobil Senyum pada Jumat (01/11/2024) pagi. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada siswa-siswi SDN 01 dan SDN 03 Tanggunggunung.

Mobil dengan nuansa ceria dan warna cerah itu merupakan kendaraan yang didesain khusus untuk mendistribusikan makanan dan minuman. Aksi ini merupakan upaya Polres Tulungagung untuk berbagi kebahagiaan dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya pelajar. Makanan dan minuman yang dibagikan merupakan produksi UMKM lokal dan dibuat secara bergantian oleh warung yang sudah ditunjuk. (jatim.teraskata.com, 3/11/24).

Pemenuhan makanan gratis  yang dikomandoi oleh polres setempat bekerja sama dg swasta- HIPMI  ini, seberapapun upaya, energi dan dana dikerahkan tak bisa membawa pengaruh yang berarti. Hal itu, karena menjamin kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Langkah ini sekaligus mengonfirmasi ketiadaan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya,  termasuk pemberian makanan bergizi. Pula dengan keterbatasan kapasitas lembaga polres dan pihak yang dirangkulnya   berapa lama pogram ini akan berjalan?

Sistem Kapitalisme saat ini menempatkan penguasa sebagai regulator yang memfasilitasi hubungan rakyat dengan pengusaha. Negara tidak menempati peran melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka (sandang, pangan dan papan).

Negara juga tidak  menjamin sistem distribusi kebutuhan pokok  (termasuk makanan bergizi) bagi setiap warga negara. Hal itu menambah berat beban kepala keluarga, terutama takkala tidak ada jaminan bagi pendidikan, kesehatan juga keamanan.  Ditambah problem lapangan kerja untuk kaum laki laki sebagai  kepala keluarga belum lagi soal  upah yg kurang layak. Semua ini menjadikan rakyat hidup dalam kesempitan. Dengan adanya program makanan bergizi gratis oleh polres setempat. Langkah ini tetunya sangat tidak memadai untuk menyelesaikan problem kesejahteran masyarakat.

Ini berbeda dg  Islam, dimana khilafah  sebagai sistem kepemimpinan.  Dalam sistem Islam, pemenuhan kebutuhan pokok individual  (sandang, pangan, papan) bahkan kebutuhan kolektif berupa layqnqn di bidang jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan menjadi tanggung jawab negar. Islam mewajibkan  kepada  Khalifah selaku kepala negara untuk menjamin terpenuhinya semua keputuhan mendasar itu. Semua layanan mendasar ini  dberikan kepada semua warga negara baik mampu maupun tidak mampu.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok ini, negara di bawah kepemimpinan seorang kholifah memberikan dglemgan mekanisme distribusi ke setiap orang. Juga dengan  mekanisme tidak langsung. Semua itu didukung dengan sistem sanksi yang diberlakukan kepada warga laki-laki  yang melekat padanya kewajiban menafkahi keluarga. Apabila kepala keluarga tidak mampu mencukupu nafkah keluarga karena kondisi tertentu maka Khalifah akan meminta kerabat laki-laki dari jalur ayah untuk memenuhinya. Jika kerabat tersebut tidak mampu, maka Khalifah akan wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun pendanaan dicukupi dari baitul mal. ,

Ketersedian lapangan pekerjaan yang memadai dengan upah karyawan yang  layak, memungkinkan setiap keluarga tak kesulitan memenuhi kesejahteraannya.
Di samping itu adanya layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan dijamin oleh negara dari sumber pengelolaan SDA negara Khilafah  dalam kas baitul mal, kesejahteraan bagi seluruh warga merupakan sebuah keniscayaan.

Di samping itu diberlakukannya  sistem keuangan Dinar-Dirham dalam negara Khilafah akan menjamin  menstabilkan harga barang dan jasa.  Mekanisme itu sangatlah membantu kepala keluarga dalam memenuhi semua kebutuhannya, baik primer maupun sekunder bahkan tersier.

Walhasil pemenuhan gizi seluruh masyarakat tak sebatas pada anak sekolah, namun seluruh warga negara terpenuhi dengan mudah  tanpa kompensasi.   Kondisi itu bisa diwujudkan bila islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara.

Tinggalkan Balasan