oleh

Menguji Kesiapan DTW “Beyond Bali” dan “Bali and The Beyond”

-Wisata-Telah Dibaca : 68 Orang

“Beyond Bali” Dipromosikan di India. Ini judul berita di kompas.com (30/5-2018). Jadi teringat ke jargon pariwisata “Bali and The Beyond” di era Orba yang juga memasarkan daerah tujuan wisata (DTW) selain Bali. Hasilnya tetap saja nol besar karena kesiapan DTW tidak bisa dilakukan secara instan dan top-down.

Jumlah wisman (wisatawan mancanegara) yang berkunjung ke Indonesia (tahun 2017 kedatangan 14 juta wisman) jauh di bawah Thailand (tahun 2017 dikunjungi 35 juta wisman) dan Malaysia (tahun 2016 didatangi 26 juta wisman). Padahal, objek wisata di Indonesia jauh lebih banyak daripada di Thailand dan Malaysia. Sebuah pantai di Thailand, pantai “The Beach” dikunjungi 4.000 wisatawan tiap hari (Baca juga: Filipina dan Thailand Tutup Kawasan Wisata karena Kerusakan Ekosistem, Bagaimana dengan Indonesia?)

  1. Cara Berpakaian

Semboyan atau branding pariwisata Indonesia tidak mencerminkan alam Nusantara (Wonderful Indonesia dengan ilustrasi imajinasi), bandingkan dengan Malaysia (Malaysia, Truly Asia) dan Thailand (Amazing Thailand Always Amazes You) (Baca juga: “Asia Landscape” Branding Pariwisata Indonesia).

Ketika itu Lombok pun menyambut dengan sukacita melalui jargon “You can see Bali in Lombok but you can’t see Lombok in Bali”. Memang, di Lombok ada komunitas Bali tapi bagian dari masyarakat luas sehingga berbaur dengan aturan norma sendiri-sendiri.

Kesiapan DTW selain Bali dan Yogyakarta tidak bisa disebut sebagai tempat wisata yang nyaman, al. karena banyak aturan normatif dengan pijakan agama. Di banyak DTW, bukan hanya DTW dengan mayoritas Muslim, ada peraturan daerah (Perda) yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Baca juga: Pariwisata, Adakah “Hospitality” di Danau Toba dan DTW Lain Selain di Bali dan Yogyakarta?).

Wisatawan di Pantai Kuta, Bali, berpakaian seadanya (Sumber: kaskus.co.id)

Di Manokwari, Papua Barat, dengan agama mayoritas Kristen misalnya seorang pengusaha hotel bingung tujuh keliling karena tamu-tamu hotel warga asing protes harga bir yang selangit. Harga itu terjadi karena ada Perda yang melarang minuman beralkohol sehingga bir dijual di pasar gelap.

Apakah mungkin DTW tanpa minuman beralkohol?

Rencana pemerintah untuk menjadikan DTW ‘halal’ bukan berarti semua hal di DTW itu harus sesuai dengan agama mayoritas lokal, tapi ada penjualan minuman dan makanan yang halal. Juga tersedia tempat ibadah.

Lalu, sejak reformasi semua daerah di Indonesia menutup lokres (lokalisasi dan resosialisasi) pelacuran sehingga praktek pelacuran dalam bentuk transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai modus.

Pertimbangan yang tidak matang akhirnya menimbulkan kerugian dan friksi sosial. Seperti di Kota Mataram, Lombok, NTB. Ada Perda yang melarang wisatawan hanya memakai kutang dan cawat (celana dalam) seperti di Bali. Akibatnya, wisatawan yang menyeberang dari Bali melalui Pelabuhan Padang Bai ke Pelabuhan Lembar di Lombok atau naik angkutan udara ke Lombok mereka langsung ke pantai Senggigi di utara Kota Mataram. Kawasan ini persis seperti di Kuta, Bali.

“Ya, kami hanya mengharapkan turis lokal,” kata seorang pedagang cenderamata di Kota Mataram dengan nada berat. Sedangkan di Senggigi semua aspek terkait dengan pariwisata tersedia sehingga memenuhi kebutuhan wisatawan lokal dan mancanegara.

Cara berpakaian wisatawan seperti di Bali tidak akan pernah bisa dilakukan di daerah lain. Bahkan, di Yogya sekalipun. Di Yogya wisatawan cewek hanya ‘boleh’ memakai celana pendek dan kaos kutang walaupun tetap memberikan ruang untuk mata lelaki ‘mata keranjang’.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk India, Sidharto R Suryodipuro, selama ini Bali telah menjadi magnet kuat yang dapat menarik kunjungan wisatawan India hingga mencapai 485.000 orang pada 2017 atau meningkat 28,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja karena banyak faktor yang mendukung Bali jadi tujuan wisata utama dunia.

Setiap saat kita bisa melihat ‘orang Bali’, yaitu warga yang memakai pakaian khas Bali dan pernak-pernik budaya. Keuntungan orang Bali adalah budaya juga bagian dari agama yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pura-pura kecil dan besar ada di mana-mana. Ada kembang, sesajen dan dupa di berbagai tempat. Bahkan, tempat tidur dan kamar di hotel setelah dibersihkan akan dihiasi dengan kembang.

2. Hospitality

Bandingkan dengan daerah lain justru ada yang melarang unsur-unsur budaya karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama. Patung Badak Bercula Satu yang jadi ciri khas Ujung Kulon, Banten, misalnya sejak reformasi dihancurkan.

Di Yogyakarta masih bisa menjumpai ‘orang Jawa’, seperti kusir andong dan orang-orang yang memakai pakain khas lurik dan blangkon.

Tapi, apakah kita bisa melihat ‘orang Batak’ di Danau Toba? Adakah ‘orang Sasak’ di Mataram?

Tahun 1990-an ada WN Jerman, Dr Axel Ridder, yang membuka hotel di Carita (Carita Beach Krakatau), Banten, yang memakai arsitektur Baduy pada kamar-kamar hotel tapi menyediakan kamar mandi dan WC standar hotel berbintang. Pelayannya pun ‘orang Baduy’. Sayang, dia pulang ke negaranya karena alasan kesehatan dan hotelnya dijual. Tamu-tamu hotel itu hanya ‘orang bule’ yang sekarang jarang tampil di Anyer sampai Carita.

Harga minuman dan makanan serta ongkos berbagai layanan pun tidak diatur seperti di Bali dan Yogyakarta. Bayangkan, ada wisatawan yang makan di Banten ‘dipukul’ dengan harga Rp 1 juta (Baca juga: Jangan Lagi Tipu Wisatawan dengan Harga Tak Pasti). Di Yogyakarta warung lesehan di kaki lima Jalan Malioboro sudah ada yang ditutup paksa oleh Pemkot Yogyakarta karena pengaduan warga yang ditipu dengan harga makanan yang tidak masuk akal (disebut nuthuk).

Apakah pemerintah daerah di DTW di luar Bali dan Yogyakarta bisa mengatur harga minuman, makanan, biaya layanan, dll.?

Agaknya mustahil karena ada kesan segelintir orang akan memanfaatkan wisatawan untuk meraup untung yang besar.

Dubes Aryo masih mengandalkan agama dengan mengatakan mayoritas warga India beragama Hindu sehingga bisa ditawarkan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini tidak sepenuhnya pas karena sudah ada bukti ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Raja Arab Saudi itu bukan memilih ‘Serambi Mekah’ (Aceh) dengan syariat Islam untuk destinasi wisata, tapi menikmati alam Bali dengan nuansa agama Hindu.

Presiden Jokowi sendiri sudah mencanangkan 10 DTW baru di luar Bali dan Yogyakarta yang disebut “10 Tempat Wisata Indonesia Andalan”: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Mandalika, Nusa Tenggara Barat; (4) Wakatobi, Sulawesi Tenggara; (5) Pulau Morotai, Maluku Utara; (6) Kepulauan Seribu, Jakarta; (7) Tanjung Lesung, Banten, (8) Borobudur, Jawa Tengah; (9) Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur; dan (10) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dari 10 DTW ini hanya satu yaitu Bromo Tengger Semeru yang tidak hanya mengandalkan pemandangan alam karena ada budaya dan ritual yang khas di sana.

Tapi, lagi-lagi adalah hospitality yang murni dan regulasi yang melindungi wisatawan di 10 DTW itu? Artinya, wisatawan yang berkunjung ke DTW akan merasakan keramahtamahan dan sukacita menerima tamu sehingga mereka tidak kecewa.

Tanpa keramahan wisatawan akan merasakan kekecewaan yang membuat DTW tsb. terkesan buruk sehingga membuat DTW tersebut (bau) busuk (Kompasiana, 3 Juni 2018). *

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed