Ada wacana peralihan subsidi LPG ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasan pengubahan ini karena subsidi gas LPG dipandang semakin membebani APBN, disamping dianggap tidak tepat sasaran. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk memotong subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp671 triliun di tahun mendatang.
Jika harga gas LPG 3 kg bersubsidi Rp20 ribu, maka setelah subsidi dicabut harganya menjadi Rp53 ribu. Sebagai ganti subsidi pemerintah akan memberikan sumbangan BLT kepada warga yang berhak. Bantuan langsung ini besarnya Rp 100 ribu per bulan, dengan asumsi setiap bulan rerata warga menggunakan 3 tabung birisi gas 3 kg.
Solusi Absurd
Dipastikan, akibat dicabutnya subsidi bakal muncul efek domino berupa kenaikan harga barang di masyarakat. Hal itu karena subsidi LPG berkaitan dengan denga⁹ produktivitas perekonomian.
Pelaku UMKM kuliner misalnya, mereka akan sangat terpukul dengan pencabutan subsidi gas LPG karena naiknya ongkos produksinya. Selain itu, dihilangkannya subsidi juga akan berakibat pada naiknya harga barang. Naiknya harga secara terus menerus bisa berakibat pada inflasi.
Peningkatan inflasi itu selanjutnya berdampak pada penurunan daya beli yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Stabilitas perekonomian pun terancam. Lebih jauh lagi, kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan makin menyuburkan persoalan sosial hingga kriminalitas. Inilah efek domino pencabutan subsidi gas LPG yang akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Adapun kompensasi berupa pemberian BLT sebesar Rp100 ribu kepada yang berhak jelas tidak menyelesaikan masalah. Belum lagi adanya polemik program BLT lainnya seperti BLT BBM, BLT subsidi upah, dan BLT UMKM sudah penuh dengan polemik. Birokrasi yang rumit dan pendataan yang buruk menyebabkan penyaluran BLT banyak yang salah sasaran. Untuk itu, mengalihkan subsidi LPG ke BLT dengan alasan agar semakin tepat sasaran tidaklah masuk akal.
Alasan lain dari pencabutan subsidi LPG membebani APBN, juga tidak bisa dibenarkan. Realitasnya, APBN akan terus defisit meski anggaran untuk subsidi ditiadakan. Lemahnya APBN negeri ini merupakan akibat dari politik APBN yang kapitalistik, dimana pemasukannya pemasukan APBN bertumpu pada pajak dan utang. Sayangnya, pengeluarannya tidak berpusat pada kemaslahatan umat. Atas dasar ini, pengalihan subsidi LPG ke BLT bukan hanya tidak efektif, tetapi juga akan menambah persoalan baru.
Dogma Kapitalisme
Ironi terjadi pada negeri ini. Negara yang kaya akan gas alamnya malah melqkukan impor LPG. Dampak dari kebijakan ini adalah harganya semakin mahal. Andai saja pemerintah mau mengelola secara mandiri migasnya, niscaya harga LPG akan menjadi murah dan terjangkau. Namun lagi-lagi persoalannya pemerintah lebih memilih bergantung pada korporasi swasta daripada mengelola pabrik gas sendiri. Ketidakmandirian ini terjadi pada teknologi, SDM, dan juga biaya.
Mengapa APBN di negeri yang berlimpah SDA malah selalu defisit hingga tidak sanggup untuk sekedar membangun kilang?Jawabannya adalah, karena sumber utama APBN berasal dari pajak. Jika SDA dikelola secara mandiri maka pemasukan negara akan sangat besar dan tidak perlu memungut pajak yang mencekik rakyat. Adapun mengapa pengelolaan SDA diserahkan pada asing hingga kepemilikan oleh mereka juga? Semuanya dikembalikan pada dogma ekonomi kapitalisme yang dasarnya liberalisme. Kapitalisme menganggap siapapun bebas memiliki dan memguasai apapun selama ia memiliki akses berupa harta atau kekayaan. Hartalah yang berkuasa.
Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat para pemilik modal memiliki akses untuk menguasai SDA dengan mudah. Dogma Kapitalisme mendasari mengatur kelola apapun oleh negara, meski rakyat harus menderita.
Kenyataaan ini menunjukkan bukti pandangan tersebut. Saat negara menganggap subsidi kepada rakyat sebagai beban hingga harus dihilangkan, sedang BLT yang diberikan kepada rakyat tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang terus meningkat. BLT tak lebih dari sekedar politik pencitraan.
Islam Menyejahterakan
Islam memandang pemimpin negara sebagai ra’in (pengurus) umat. Pelayanan negara kepada rakyat haruslah merata, tidak dibeda-bedakan berdasarkan statusnya. Standarmya adalah semua rakyat harus terpenuhi kebutuhan pokok ya, tanpa dibeda-bedakan.
Gas merupakan benda penunjang kebutuhan pokok. Harganya haruslah terjangkau oleh rakyat bahkan bisa jadi gratis. Ini karena dalam sistem Islam, negara akan mengelola seluruh SDA secara mandiri dan hasilnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu rakyat, baik dalam bentuk barang ataupun pembangunan sejumlah fasilitas umum.
Islam melarang swasta untuk mengelola SDA yang melimpah. Larangan ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw., “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Regulasi kepemilikan yang mengharamkan swasta mengelola SDA melimpah akan menjadikan pemasukan kas baitulmal melimpah ruah. Negara juga bisa membangun kilang LPG, bahkan program jaringan gas yang lebih ramah lingkungan pun akan bisa terwujud.
Selain sistem ekonominya dibangun dengan landasan akidah Islam. Penguasa negara memiliki visi melayani umat. Mereka akan berupaya secara maksimal dalam mendistribusikan gas kepada seluruh warga yang memerlukan.
Mekanisme ekonomi misalnya dengan negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Adapun contoh mekanisme nonekonomi adalah negara akan menyantuni setiap warganegara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, baik karena cacat, sakit, atau sudah lansia.
Kecintaan penguasa kepada rakyat mengharuskan adanya data yang akurat dari warga miskin agar tak terlewat diberi santunan. Pemberian santunan akan terus dilakukan hingga ia bisa keluar dari kemiskinannya. Dengan pendanaan berbasis hal tersebut meeupakqn keniscayaan.
Untuk melaksanakan negara mekanisme dilakukan dengan langkah berikut. Pertama, birokrasi dalam Islam akan dibuat sederhana sehingga mudah dan mempercepat proses pelayanan kepada rakyat.
Kedua, memilih petugas yang amanah karena ia berperan penting untuk menjadikan pelayanan semakin prima. Mengangkat pejabat yang memiliki motivasi ruhiah sehingga tidak akan tergiur korupsi.
Ketiga, negara akan mempersiapkan SDM terbaik melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Berbagai penelitian akan didukung penuh oleh negara sehingga negara akan terdepan dalam sains dan teknologi.
Jelas, peralihan subsidi LPG ke BLT bakal melahirkan pronlema turunan. Kapitalisme telah menimbulkan banyak persoalan. Penting dan mendesak adanya peralihan kepada sistem Islam. Sistem yang telah disiapkan oleh dzat pencipta alam semesta. Itulah sistem Khilafah Islamiyah.
