Mahfud MD sebagai ketua TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan sudah menyerahkan Laporan lengkapnya kepada Presiden Jokowi.
Ada yang menarik dari laporan tersebut yaitu salah satu Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta untuk Tragedi Kanjuruhan, memberikan rekomendasi bahwa seluruh Pengurus PSSI sudah sepatutnya mundur dari jabatan mereka.
Dari 12 rekomendasi TGIPF pimpinan Mahfud MD tersebut, rekomendasi yang pertama adalah tentang rekomendasi mundurnya semua jajaran pengurus PSSI.
Dalam hal ini Ketum dan semua Exco sudah sepantasnya mengundurkan diri karena mereka dianggap gagal mengelola sepak bola dengan baik.
Bagaimanapun PSSI adalah pihak yang paling beranggung jawab terhadap Tragedi Kanjuruhan. Hal itu karena PSSI adalah satu-satunya institusi yang menjadi wakil FIFA dalam tata kelola sepak bola di Indonesia.
Lengkapnya rekomendasi pada poin pertama dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dengan mengutip dari CNNIndonesia.com (14/10) :
“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung,
Sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.
Dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.”
Ini adalah poin yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pengurus PSSI. Mereka harus memutuskan sendiri bagaimana menyikapi rekomendasi ini.
Apakah rekomendasi untuk Pengurus PSSI dari TGIPF ini termasuk kategori mencampuri urusan rumah tangga PSSI yaitu melanggar statuta FIFA?
Peran Presiden Jokowi juga kembali kita harapkan dengan melakukan komunikasi kepada Presiden FIFA terutama menjelaskan tentang temuan dari TGIPF yang sudah melakukan pekerjaannya.
Hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesalah pahaman tentang campur tangan Pemerintah dalam menangani kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Semua rekomendasi dari temuan TGIPF ini bukan merupakan intervensi Pemerintah kepada PSSI sehingga tidak melanggar statuta FIFA.
Tim tersebut semata-mata berupaya untuk mendapatkan beberapa temuan yang dirangkum dalam rekomendasi.
Hal tersebut sebagai upaya pencarian fakta yang akan dijadikan acuan untuk perbaikan tata kelola sepakbola Indonesia.
Rekomendasi tentang mundurnya kepengurusan PSSI tersebut hanya sebagai usulan yang patut dipikirkan oleh Ketum dan seluruh Exco PSSI.
Keputusan akhir tetap ada pada kewenangan dari kepengurusan PSSI sesuai dengan statuta mereka yang juga mengacu pada statuta FIFA.
Termasuk mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan statuta milik PSSI dalam melakukan masa transisi jika kepengurusan mengundurkan diri.
Dalam rekomendasi itupun sudah tim gabungan indpenden menjelaskan bahwa Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI secara normatif. Hal ini artinya Pemerintah tidak melakukan intervensi pada PSSI.
Seperti yang sudah disepakati bersama antara Presiden Jokowi dan Presiden FIFA, Giannini Infantino bahwa FIFA akan membantu melakukan transformasi sepakbola Indonesia. Mungkin termasuk adanya reformasi kepengurusan PSSI.
Pertimbangannya adalah bahwa seperti dalam rekomendasi tersebut bahwa negeri ini selalu menjunjung tinggi moral dan etik.
Begitu pula dengan budaya adiluhung, maka sudah selayaknya para Pengurus PSSI dengan legawa mengundurkan diri akibat terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
Jika terjadi mundurnya seluruh pengurus PSSI, maka harus dilakukan Kongres Luar Biasa yang mendapatkan pengawasan langsung dari FIFA.
Bagaimana reaksi Ketum PSSI terhadap rekomendasi dari Tim Gabungan pimpinan Dr Mahfud MD, sejauh ini belum ada komentar apapun dari Ketum PSSI, Mochamad Iriawan dan para Exco.
Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dalam waktu dekat ini. Bravo Merah Putih.
Salam bola @hensa.
Keterangan Foto : Ketum PSSI Iwan Bule (Foto Kompas/Mohammad Sadeli).
