Selamat’ Pagi Govtech merdeka ibarat rumah besar dan sangat sangat besar. Ketika seorang warga melakukan pengaduan maka dia perlu alat komunikasi canggih untuk masuk aplikasi pelayanan publik terpadu. Ini hambatan pertama. Maka muncullah profesi baru biro jasa menawarkan bantuan. Contoh sopir truk penyebrangan merak bakahuni terpaksa menggunakan calo untuk menolong pesan tiket by aplikasi bersebab gaptek.
Hambatan kedua Aplikasi ini wajib di pasang alarm yang langsung berbunyi keras di ruang kantor AAA dan LBP. Anda sudah tahu alarm itu berbunyi ketika pengaduan masyarakat tidak ditanggapi oleh ASN setelah 3 x 24 Jam. (Mudah mudah Aplikasi ini memiliki sistem kontrol batas waktu pelayanan).
Itu dulu masih ada 3 hambatan lagi tertunda bersebab keterbatasan kuota karakter kata CHDI.
Warung Faiz
Wah ini usul yg bagus abah TD,jd pengaduan yg tdk cepat di respon alarmnya akan bunyi…
thamrindahlan
Betul Sobat Faiz. Contoh Pelayanan Permohonan ISBN di Perpustakaan Nasional maksimal 3 hari. Sudah ada jawaban apakah ISBN disetujui atau ditunda dengan syarat Penerbit melengkapi persyaratan. Ini salah satu fakta integritas dan komitment patut dihargai.
Dampak service excellence konsumen mendapat kepastian dan sangat puas. Semoga pelayanan Publik Perpusnas ketika bergabung di aplikasi Govtech Merdeka semakin memberikan nilai tambah pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Literasi Indonesia. AMIN
Hambatan ke 3. Sistem pengamanan aplikasi harus kuat dari hantaman kejahilan oknum. Bisa oknum internal dan eksternal. Contoh oknum ASN yang terganggu oleh keberadaaan Aplikasi karena memutus rangkaian KKN bisa jadi dia merusak sistem. Ingat aplikasi absensi untuk penegakan disiplin sering “di kerjai”
Hambatan ke 4 untuk masuk ke aplikasi Govtech Merdeka perlu kesabaran. Anda sudah tahu 27.000 aplikasi disederhanakan menjadi 1 saja untuk melayani sedemikian banyak rakyat. Untuk masuk saja harus antri kemudian menuju portal pengaduan entah berapa banyak kliq harus ditekan. Setelah berhasil masuk entah apalagi prosedur harus di lengkapi misalnya persyaratan dokumen.
Hambatan ke 5 Eksekusi yang menyangkut permasalah lintas sektoral apakah bisa dikendalikan oleh Aplikasi. Misalnya masalah sertifikat tanah menyangkut beberapa instansi plus mafia.
Optimis Govtech Merdeka berdaya guna dan berhasil guna ketika 5 hambatan bisa di antisipasi AAA dan jajaran. Pekerjaan super rumit 27000 menjadi 1 mungkin memecahkan rekor dunia bidang reformasi birokrasi.
Jangan lupa kesuksesan bisa dicapai apabila Gaji ASN naik 3 x lipat. Alasan logis bersebab aplikasi adalah benda mati.Aplikasi tak berdaya secanggih apapun teknologi. Sangat tergantung kepada integitas man behind the gun yang meng awak i .
Siap Mas Bitrik Sulaiman. Pakar manajemen mengingatkan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada 5 M. Man. Money. Material Machine Method. Kecuali Man usia semuanya benda mati tak berakal tak berdaya. Sangat tergantung kepada si bernyawa. 4 M lain diapa apain mereka nurut tidak protes. Hehehe
Saya berbaik sangka kepada niat baik Pak Menteti AAA. Setuju Mas Edi Susanto ujung dari reformasi birokrasi adalah single identity card.
Kondisi indonesia saat ini untuk memberikan pelayanan publik terintegrasi by aplikasi perlu waktu dan banyak tantangan. Namun optimisme selalu ada merujuk kesuksesan Bapak Jonan ketika melakukan revolusi budaya di pelayanan publik Kereta Api.
Pada awalnya warga tidak terbiasa menggunakan kartu ketika ber Kereta Api. Perlu proses. Namun kegigihan Pak Jonan dan Kru berhasil. Emak emak dan lansia menikmati kenyamanan.
Yes revolusi budaya itulah kata kunci keberhasilan ketika Pemerintah mendidik rakyat dengan kesabaran dan keikhlasan jauh dari sifat kekerasan dan emosional. Semoga sukses. AMIN.
Pagi Jakarta banjir Koh Liang. Indonesia menuju ke peradaban mulia idaman semua rakyat ketika Pemerintah memprioritaskan Pendidikan dan Kesehatan. Baiklah istilah paling tepat saat ini adalah simultan dan pararel.
APBN dirancang sedemikian rupa sehingga kesejahteraan rakyat adil merata sementara sistem pelayanan publik tetap diupayakan dengan mengedepankan pendekatan budaya. Salamsalaman.
Tulisan Bapak Dahlan Iskan pada portal disway.id. Rabu 31 Januari 2023 Judul Govtech
Tebaklah: di antara 27.000 aplikasi digital di lingkungan pemerintah sekarang ini, yang mana yang paling rumit untuk disatukan?
Tebakan saya: yang di lingkungan kepolisian.
Soal layanan surat izin mengemudi rasanya mudah. Tinggal rela atau tidak rela. Mungkin tidak sampai harus meminjam wibawa LBP. Tapi soal pengaduan hukum masyarakat? Rasanya inilah yang paling rumit.
Selama ini orang bisa mengadukan orang lewat kantor polisi level apa saja: Polsek, Polres, Polrestabes, Polda, bahkan langsung ke Markas Besar Kepolisian.
Tidak ada pengaturan, misalnya, perkara jenis apa yang pengaduannya harus lewat kantor polisi terendah: Polsek.
Lalu jenis apa yang bisa ke Polres. Apa lagi yang langsung ke Polda. Dan baru yang seperti apa yang boleh ke Mabes.
Anda Sudah Tahu: selama ini perkara seringan apa pun bisa langsung ke Polda atau Mabes.
Misalnya soal pencemaran nama baik. Padahal di Polda dan Mabes itu pejabatnya berpangkat tinggi semua. Bagaimana harus menangani perkara begitu sepele.
Anda pun sudah tahu: mengapa pengaduan seringan pencemaran nama baik langsung ke level Polda atau Mabes. Ini soal koneksi.
Saya pun membayangkan: kalau sistem GovTech sudah berlaku tunggal, kelak, mungkin pengaduan langsung ke Polres, Polrestabes, Polda, dan Mabes akan hilang.
Alamat pengaduan tinggal satu: polisi. Polisi level apa yang menanganinya ditentukan oleh sistem.
Salah satu yang juga sulit adalah: bagaimana agar perkara yang mestinya perdata diadukan secara pidana. Tentu boleh saja seseorang mengadukan perkara yang seharusnya perdata ke sisi pidananya.
Polisi akan menentukan perkara tersebut pidana atau perdata. Kalau pidana polisi akan langsung menangani. Kalau perdata, polisi menolak turun tangan –dan mengumumkannya di aplikasi GovTech.
Kalau MenPAN-RB di pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan itu, rasanya sejarah baru telah dibuat.
Begitu banyak perubahan yang akan terjadi di tubuh polisi kita. Mungkin itulah saatnya Polsek akan benar-benar menjadi yang terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.
“Yang sekarang sudah mulai berhasil adalah di bidang perizinan pertunjukan,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Itu pun masih sebatas di lima lokasi pertunjukan.
Semua masih di Jakarta.
Di lima lokasi itu EO sudah bisa mengurus izin secara digital.
Tapi itu baru di lima lokasi. Padahal, se-Indonesia, ribuan izin pertunjukan diperlukan. Tanpa standar yang baku. Tanpa kepastian waktu pengurusan.
Kesimpulan Anas, tanpa digitalisasi tidak akan bisa menurunkan indeks korupsi dan meningkatkan indeks pembangunan. Apalagi indeks penegakan hukum dan kemudahan usaha.
Lihatlah negara-negara yang tertinggi dalam indeks pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan mereka. Indeks korupsinya terbaik. Pembangunannya terbaik. penegakan hukumnya paling lurus. Dan indeks kemudahan berusahanya terbaik.
Tiga-tiganya diborong oleh Denmark. Di bawahnya sedikit ada Finlandia. Di bawahnya lagi Korea Selatan.
Untuk penegakan hukum dan kemudahan berusaha, ada nama Singapura dan Selandia Baru.
Rasanya menyatukan 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat ini tidak kalah berat dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kita memang sudah merdeka sejak 1945 –atau 1949– tapi baru akan benar-benar merdeka di saat GovTech berhasil. Kelak. (Dahlan Iskan)
