Erwan Mayulu
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilyah (BPIW) , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memproyeksikan sektor konstruksi dapat menyerap sampai denfan 8,7 juta tenaga kerja pada 2023.
Proyeksi itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Benny Hermawan, sebagaimana dikutip dari laman bpiw.pu.go.id, Senin (15/8/2022). Proyeksi itu juga telah disampaikan saat memaparkan “Peran Pembangunan Infrastruktur PUPR terhadap Produk Demostik Bruto (PDB) Sektor Konstruksi” pada rapat dengan bappenas Dalam Rangka Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Rencana Kerrja Pemerintah (RKP) 2023 beberapa waktu lalu.
Sepanjang tahun 2015 sampai dengan kuartal 3 2021 sektor konstruksi rata-rata berkontribusi 9,94% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka tersebut menempati peringkat ke-4 kontribusi terbesar terhadap PDB total Nasional.
Benny Hermawan mengemukakan, kontribusi PDB sektor konstruksi berada di bawah sektor perdagangan besar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Sektor konstruksi diproyeksikan dapat menyerap sampai dengan 8,7 juta tenaga kerja pada tahun 2023.
“Rata-rata tren pertumbuhan tenaga kerja sektor konstruksi dari tahun 2017-2019 dan 2021 ialah sebesar 2,83%, sehingga diproyeksikan pada tahun 2022 sektor konstruksi dapat menyerap sebanyak 8.528.463 juta tenaga kerja dan 8.769.798 tenaga kerja pada tahun 2023,” jelas Benny.
Dipaparkan, target output dan outcome utama Rencana Strategis (Renstra) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2023. Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), antara lain 76% penyediaan air baku untuk air bersih, 57,1 m3/kapita/tahun kapasitas tampung per kapita, 27 unit bendungan, 470 unit pembangunan embung, 120.000 Ha pembangunan daerah irigasi, 512.500 Ha rehabilitasi jaringan irigasi, 14,9 m3/detik ketersediaan air baku dan 485,8 Km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Sektor Cipta Karya adalah 89,93% peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living. Ada juga 97,9% akses air minum layak termasuk 30% jaringan perpipaan, 86% akses sanitasi layak yang 15% termasuk aman, 2.974 Ha penanganan permukiman kumuh, 92,21% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan, 1.118 unit pembangunan & rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Untuk sektor Perumahan ditargetkan 58,71% pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, 15.900 unit rumah susun, 2.138 unit rumah khusus, 177.925 unit rumah swadaya, 70.000 unit PSU perumahan.
BennyHermawan mengungkapkan, untuk target output dan outcome utama sektor Bina Marga adalah 2,08 Jam/100 Km waktu tempuh di lintas utama pulau, 646,8 Km pembangunan jalan tol, 672 Km pembangunan jalan baru, 5.038 M pembangunan jembatan, serta 7.070 M pembangunan fly over/underpass.
Alokasi anggaran Renstra PUPR 2023, antara lain bendungan dibangun Rp 20,4 triliun, ketersediaan air baku Rp 4.9 triliun, pembangunan daerah irigasi 13.1 triliun, rehabilitasi jaringan irigasi Rp 20.2 triliun. “Kemudian, infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai Rp 14.09 trilliun, jalan tol Rp 5.9 triliun, jalan baru Rp 10.1 triliun, jembatan Rp 4.2 triliun, serta FlyOver/Underpass Rp 4.08 triliun.
Kemudian, untuk sektor Perumahan dan Permukiman, Benny mengatakan, ada Pembangunan SPAM Rp 2.6 triliun, pengelolaan air limbah Rp 3.8 triliun, penanganan persampahan Rp 2.9 triliun, serta penanganan kawasan kumuh Rp 3.5 triliun, PSPPOP Rp 3.3 triliun, Rumah Susun Rp 5.08 triliun, rumah khusus Rp 498.1 miliar, rumah swadaya Rp 7.0 triliun serta PSU Perumahan Rp 980 miliar.
Terdapat 249 kawasan prioritas yang terkait infrastruktur PUPR dalam RPJMN 2020-2024 dimana BPIW telah menyusun super prioritisasi menjadi 91 kawasan. Menurutnya, ada tiga aspek utama yang digunakan BPIW untuk memilih kawasan-kawasan yang diprioritaskan mendapat dukungan infrastruktur PUPR.
Aspek pertama adalah fokus kawasan. Pada aspek ini BPIW fokus pada dukungan infrastruktur PUPR pada kawasan-kawasan dalam rangka menuntaskan program RPJMN dan kawasan yang dipilih berada di koridor pertumbuhan atau pemerataan. “ Aspek kedua adalah aspek ekonomi dan kesejahteraan. Kriteria tersebut terdiri dari pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,” terangnya.
Untuk aspek berikutnya adalah aspek dukungan daerah yakni berupa indeks kapasitas fiskal daerah. “Dengan menggunakan permodelan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” terang Benny.(ris/infoBPIW)
Erwan Mayulu
