Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia menggandeng Cina untuk menggarap sawah di daerah Kalimantan Tengah. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil dari pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di ajang High Level Dialogue and Coorperation Mechanism (HDCM) RI-RRC di Labuan Bajo, NTT
“Kita minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka karena mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada dan mereka bersedia,” ujarnya.
Proyek ini direncanakan akan dimulai pada Oktober 2024 mendatang.(Suara.com, 22/04/24).
“Kita (Indonesia) minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” sebut melalui akun Instagram resminya luhut.pandjaitan.
Ia menambahkan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah, yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan Cina secara bertahap.
Waspada
Rencana kerjasama dengan Cina ini nampak aneh. Mengapa negara agraris yang kaya sdm yang mumpuni tidak percaya diri? Mengapa negara dengan pakar lulusan teknologi pertanian yang melimpah tidak pede untuk menggarap lahan secara mandiri?
Berkait dengan hal ini, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky meminta masyarakat agar bersikap hati hati dan waspada.
“Saya pikir ini perlu diwaspadai oleh publik dan masyarakat kita, serta mempertanyakan kenapa harus dengan Cina untuk membuka sejuta hektare lahan,” demikian tuturnya. Statemen itu disampaikan di acara dialog “Ternyata Ini Sebabnya Cina Mau Menanam Padi Sejuta Hektare di Indonesia” melalui kanal Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Selasa (30-4-2024).
Berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh Wahyudi, swbagaimana dilansir Muslimahnews.com (22/04/2024)
Pertama, soal alih teknologi. Dia khawatir justru Cina menjadikan negara kita sebagai pasar bagi produk Cina berupa alat teknologi pertanian.
Kedua, saat petani Indonesia dianggap belum mampu mengoperasikan alat-alat pertanian yang didatangkan dari Cina, akan menjadi alasan baginya untuk mendatangkan pekerja dari negaranya. Hal ini akan berakibat tergusurnya tenaga kerja pertanian di Indonesia.
Ketiga. Efek jerat utang. Ketika Cina membawa alat-alat pertanian dari negaranya, isa jadi hal itu dianggap sebagai utang sehingga negara kita makin terjerat utang dan bergantunh pada Cina.
Ada ITB dan IPB, Mengapa Minder?
Wahyudi menilai, kalau sekadar alih teknologi, ada lembaga andalan ITB yang mampu merancang dan menciptakan teknologi pertanian canggih. Sedangkan untuk pengembangan pertanian, IPB bisa diminta membuat kajian serius yang fokus mengembangkan pertanian, lahan, rekayasa genetika untuk menemukan varietas unggul untuk bibit, aplikasi bioteknologi modern untuk memproduksi pupuk dan sebagainya.
Wahyudi menyesalkan sikap cuek dari negara terhadap petani dalam negeri. Menurutnya, seharusnya negara mendukung petani donestik dengan fokus menyiapkan sarana dan produksi pertanian sehingga petani tinggal menggunakan.
Ia juga menjelaskan, berbagai negara yang maju pertaniannya, peran sentral pemerintah sangat bagus dengan melindungi dan mengembangkan pertanian, bukan malah mengambil dari luar.
Ia menduga, berdasarkan pengalaman kerja sama dengan Cina di bidang pertambangan, penguasaan lahan oleh Cina di bidang pertanian juga akan terjadi. sebagaimana Cina menguasai lahan pertambangan. Bila hal ini benar-benar terjadi yang ada bukan petani makin makmur, tetapi mapah semakin tergusur.
Realitasnya memang di semua jalur ekonomi penting, pribumi tidak bisa mendominasi. Bidang tambang, asing yang menguasi sedang rakyat hanya bisa bengong melihat. Maka, bila sampai Cina masuk sektor pertanian, akan sangat berbahaya karena pertanian adalah lahan vital bagi rakyat. Julukan sebagai negara agraris tak sejalan dengankemampuan untuk menopang pangan dalama negeri. Nyatanya rakyat makin menjerit saat harga beras dan gula harganya.
Wahyudi menyesalkan, tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya manusia di masyarakatnya sendiri, baik tenaga terampil maupun teknokrat produk kampus. Padahal tidak sedikit kampus andalan yang ada di negeri ini.
Agaknya kebijakan pesmerintah memang perlu dikoreksi, kita ingatkan bahwa ada kewajiban cpemerintah untuk tidak makin jauh memberikan ruang kepada negara asing dan aseng untuk bisa membangun dan menguasai akses-akses di bidang kehidupan masyarakat kita, terutama di bidang yang sangat mendasar, yaitu bidang pertanian,” terangnya.
Ia berharap pemerintah mempunyai kebijakan yang melindungi rakyat dan negeri ini dari keterjajahan dan menjaga aset-aset negeri.
Bila sektor pertanian ini akhirnya juga dikuasai oleh asing maupun aseng, selesai sudah. Berarti rakyat dan negeri ini betul-betul hanya menjadi buruh dan pekerja kasar di negeri sendiri.
