Tulisan bernuansa sejarah yang disusun oleh kaum intelektual baik itu sejarawan atau orang yang suka menulis sejarah, sudah banyak dibangun dari sisi politik, keperintahan, militer, juga sosial. Salah satu yang amat terkenal dari sisi politik dan militer dengan slogannya: “history written by the winning General”. Narasi-narasi demikian bukan hanya sejak dulu hidup, akan tetapi hari ini masih saja ada, dan diperjual belikan. Ini semacam hukum pasar, jika suatu karya terus diproduksi itu artinya ada permintaan, ada kebermanfaatan. Demikian pula dengan sejarah. Setiap generasi menuliskan sejarahnya, dan selama tulisan sejarah terus-menerus diproduksi sudah cukup bukti bahwa sejarah itu bermanfaat. Hingga kini, nyaris tidak ada di sebuah negara tidak memproduksi sejarahnya, baik itu tulisan yang ingin mencari asal muasal maupun untuk memperkuat suatu rezim. Lebih jauh, sejarah bukan hanya ditulis namun juga diajarkan di sekolah-sekolah, adakalanya menjadi semacam doktrin terlebih isinya hanya satu sisi pandang saja, biasanya versi pemerintah yang sedang berkuasa.
Pola demikian, seakan lazim terjadi di setiap negara di seluruh penjuru dunia di setiap jamannya. Hal demikian dipelihara dengan sangat baik, dan sepertinya semacam untuk eksistensi dan memperkokoh kedudukannya di dalam kancah sejarah bangsa serta melanggengkan kekuasannya. Sejarawan akademis memotretnya sebagai: “history: use or abuse?”. sejarah digunakan untuk kebermanfaatan kebaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan golongan tertentu?. Kondisi ini sudah menjadi kenyataan sejarah dan keharusan sejarah jika dapat diperuntukkan kebermanfaatan kebaikan orang banyak, tidak hanya yang berjasa, bahkan orang yang terpinggirkan mendapat “penyelamatan sejarah”. Mereka seyogyanya mendapat tempat dalam bingkai besar sejarah Indonesia.
Indonesia salah satunya yang dalam kondisi tersebut. Banyak sejarah diluar tema militer dan politik yang khas Orde Baru terpinggirkan. Bisa dikatakan, selama Orde Baru khususnya, sejarah yang diproduksi adalah untuk kepentingan rezim dan tangan kanannya, sehingga sejarah di sekolah bahkan umum yang ada adalah bersifat kemiliteran dan politis. Narasi yang berkembang adalah militer menentukan arah bangsa, dan penokohan dibangun sebagai malaikat penyelamat dari keburukan dan keterpurukan jalannya sejarah bangsa ini. Endingnya, mereka sebagai pemenang dan diajak untuk hidup dijaman yang penuh kebaikan dan perbaikan terus menerus. Namun, sejarah tidak mengharapkan demikian, karena ada saja pihak yang tidak terbingkai dalam melihat kenyataan jaman. Disinilah “penyelamatan sejarah” datang. Ada pihak yang bisa memotret jaman Orba dari sisinya, dari kacamata pelawak.
Pelawak adalah salah satu profesi yang aksinya tergolong banyak ditonton oleh rakyat. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang tergolong masyarakatnya gemar dengan guyonan dan pelawak hadir untuk meresponnya. Mereka hadir dari mulai panggung kampung, hingga nasional. Ada yang materi lawakannya terkait kehidupan keseharian, ada pula yang menyerempet hingga kearah politik dan tentunya dalam bentuk sindiran-sindiran (sarkasme). Beberapa contoh dalam kategori sarkasme ini adalah kelompok lawakan Warkop DKI, dan Bagito. Contoh lain yang tidak bersentuhan dengan politik saya sebut pelwak non-politik, justru lebih banyak karena (sepertinya) mereka tidak ingin berurusan dengan hukum yang melelahkan dan mematikan mata pencaharian mereka sebagai pelawak.
Diluar kedua kelompok tersebut, pelawak sarkasme dan pelawak non-politik, sebenarnya ada yang ditengah-tengah. Pada dasarnya pelawak kelompok ini tidak berani melawan, bahkan melalui sarkasme sekalipun, namun tidak mau juga hanya melawakkan kehidupan keseharian yang sebenarnya juga amat ditentukan oleh lika-liku politik pemerintahan. Untuk yang ini, saya sebut dua tokoh lawakan besar Indonesia, yaitu Benyamin S dan Mandra. Kondisi keduanya begitu terlihat menempati golongan ketiga ini ketika mereka dibooking untuk tampil didepan Ibu Tien di TMII. Kedua pelawak senior ini sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, dan nyaris setiap ada materi lawakan yang nyelonong dalam dialognya, mereka segera lebih memilih untuk tidak memperpanjang, dan mengalihkan ke sudut yang lain sekaligus beda tema. Improvisasi panggung yang brillian kemudian muncul daripada nanti turun panggung bakal diborgol aparat. Publik mengetahui bagaimana kondisi Jojon yang tidak mampu melakukannya. Ketika ditanya gambar apa yang ada di lembar 50 ribu, pelawak yang wafat tahun 2014 dengan style kumis ala Hitler/Chaplin, kemudian berseloroh dari mulutnya berujar: “bapaknya monyet”. Tahun-tahun itu, baru saja keluar uang pecahan 50 ribu bergambar Presiden Suharto. Alhasil Jojon berproses hingga ke meja hijau, dan sempat dilarang manggung di televisi nasional (TVRI), khususnya.
Harus diakui jam terbang amat menentukan nasib pelawak dipanggung ketika jaman Orde Baru. Benyamin S dan Mandra adalah contohnya. Mereka harus mencari jalan bagaimana materi lawakan tetap hidup bahkan manggung di depan pemimpin no.1 republik ini. Dua bulan sebelum manggung, atau ketika setelah di booking, mereka selalu didatangi oleh orangberbadan besar dengan kumis sebesar lengan yang selalu memberikan instruksi harus begini dan begitu di depan Ibu Tien. Ibu presiden yang memiliki penyakit jantung mengharuskan suara yang terlontar dari pelawak tidak boleh kencang dan mengagetkan. Belum tuntas materi yang tepat akan ditampilkan aparat selalu mentatarnya. Di briefing secara terus menerus, dan itu berkala. Pelawak yang materinya harusnya bebas dan lepas kemudian dirasa terbatas juga mengekang. Mereka, Benyakin S dan Mandra sepakat untuk melawannya.
Tiba waktunya, sang senior “idung gede” memulai lawakan. Seperti artis-artis yang lainnya, semua terasa sunyi senyap. Bagaimana tidak, disetiap sisi panggung, sekali lagi, dipatroli oleh sejumlah aparat berbadan besar dengan kumis sebesar lengan sambil melotot dengan tampang tegangnya. Tak berselang lama, Mandra dipanggil untk bergabung. Lawakan berjalan, namun oleh karena takutnya, mereka melawak sambil menunduk tidak mampu memandang aparat bermuka masam tersebut. Suara salon (pengeras suara) mulai dibesarkan ketika Bang Ben nyanyi. Lagu ondel-ondel yang dibawakannya memang sudah disetting dengan Mandra sebagai pembawa mic untuk disodorkan ke Ibu Tien. Sejak dibelakang panggung, bakan ketika latihan seniman Betawi yang namanya melambung dalam sinetron Si Doel, dia selalu menolaknya. Kesempatan ini diberikan kepada seniornya. Kondisi ini bagaikan pertaruhan, keduanya semacam ingin membuat trobosan (melwan) sekaligus mau-tidak mau menerima konsekuensi terburu: diborgol jika gagal. Ketika bernyanyi, Benyamin S. menyodorkan mic ke Ibu Tien untuk sama-sama ikut bernyanyi. Ternyata ibu negara menanggapinya, dan menyanyi dengan bait: “nyok”. Kontan satu studio menjadi cair dan riuh. Pelawak ini bersikap sudah tidak peduli dengan patroli aparat dalam studio, ketika bercerita, Mandra yang saat itu sambil joget berujar “bodo amat dah sama nyang mlotitin”. Mereka kemudian selamat tanpa diborgol ketika acara usai.
Dari uraian tersebut, dalam dunia lawak sekalipun, intervensi rezim begitu kuat. Protokoler yang diterapkan kepada pelawak menunjukkan betapa ketatnya Orde Baru ketika itu. Salah-salah dalam melakukan aksi panggung dan lawakan dianggap sudah mengganggu pihak kepresidenan, maka dicokok aparat, bahkan penjara adalah ganjarannya. Kaca mata pelawak dan akademisi sepertinya masih dalam frekuensi yang sama ketika melihat seperti apa Orde Baru itu. Di masa sekarang, setelah era reformasi kondisinya sudah jauh berubah. Pelawak hidup bebas. Materi lawakan malahan seringnya sarkasme, ini dapat dilihat dari acara televisi swasta seperti BBM yang digarap Effendy Gozali, Sentilan Sentilun yang dilakoni Butet K., serta Stand Up Comedy di televisi atau event tertentu. Sebenarnya ada juga pelawak yang amat sarkasme, namun sindirannya tidak terucap (sulit terbaca) namun hingga kini masih laku dijual, yaitu H. Bolot dan Malih Tong-tong. Lihat saja bagaimana tokoh Bolot selaku Ketua RT dimunculkan. Dia adalah cerminan sosok pejabat Indonesia hingga sekarang yang auto budeg (tuli-tidak dengar) keluhan rakyat, namun jika soal uang dan perempuan seketika itupula pendengaran dan penglihatannya normal.
Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pelawak adalah bagian dari sejarah Indonesia. Pelawak juga memiliki coretan kisah dalam sejarah Orde Baru yang haru biru. Pelawak dapat dikatakan pula sebagi bagian kontrol sosial dan politis.
Sumber Bacaan
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2001.
Mc. Gregor, Katharine, Ketika Sejarah Berseragam, Syarikat, Yogyakarta, 2008
DIPANGGILRI 1‼️ __ cerita Babe Benyamin S. __ DPR (2_2)
Kisahjojon uang 500 gambar monyet dan presiden soeharto
*Sucipto Ardi – (https://www.krantoa.my.id/)
“Bangun Argumen, Bukan Sentimen”
