Dua calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Edy Rahmayadi menyebut-nyebut potensi Danau Toba sebagai aset pariwisata (SCTV, 18/4-2018). Celakanya, tidak ada ‘cetak biru’ yang akan menopang pengembangan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang bisa sejajar dengan Bali dan Yogyakarta.
Ada beberapa hal yang luput dari perhatian terkait dengan pariwisata yang lebih pas disebut tourism, yaitu ada beda antara pariwisata, darmawisata, piknik, dll. Jika berbicara pariwisata, maka dalam konteks yang luas pembicaraan terkait dengan tourism and hospitality.
Dengan kaitan hospitality maka pariwisata pun mencerminkan keramahan, keramahtamahan, kesediaan dan kesukaan menerima tamu. Itu artinya wisatawan yang berkunjung ke DTW tidak akan pernah kecewa sehingga mereka akan bercerita kepada keluarga, teman, sahabat dll. sedangkan mereka akan membuat jadwal baru untuk kembali berkunjung ke DTW tsb.
Jika kunjungan terkait dengan pariwisata, maka di DTW ada perwujudan riil dari masyarakat dan budayanya yang bisa dilihat setiap saat.
Apakah kita bisa melihat ‘Orang Batak’ di Danau Toba seperti melihat ‘Orang Bali’ di Bali dan ‘Orang (Jawa) Yogya’ di Yogyakarta?
Tentu saja tidak bisa!
Inilah faktor utama yang memuat banyak DTW di Indonesia tidak populer di mata warga dunia karena mereka tidak bisa berbaur secara budaya dengan kehidupan masyarakat lokal.
Di Bali pagi dan sore hari wisatawan bisa menikmati kehidupan budaya Bali di pura ketika warga datang dengan pakaian khas dan membawa kembang untuk berdoa. Di sepanjang Jalan Malioboro wisatawan bisa ‘hidup’ dengan kusir atau sais andong yang berpakaian khas Jawa.
Kegiatan terkait dengan seni dan budaya terus bergulir setiap saat sehingga wisatawan bisa menikmati pertunjukan tanpa terhalang oleh waktu. Di Bali wisatawan bisa menonton tari Kecak di siang hari tanpa harus menunggu malam tiba.
Yang juga sering jadi persoalan besar adalah masalah harga minuman, makanan, sewa kendaraan, akomodasi, dll. yang tidak seragam. Di Bali harga sebotol bir, misalnya, sama di semua tempat. Celakanya, sejak reformasi banyak daerah yang melarang peredaran minuman beralkohol sehingga menyulitkan penyedia jasa pariwisata untuk menyediakan minuman beralkohol.
Di Manokwari, Papua Barat, misalnya, seorang pengusaha hotel pusing tujuh keliling karena diprotes tamu ketika dia menyodorkan harga bir lima sampai sepuluh kali dari harga normal ketika dijual bebas. Tamu-tamu asing protes karena harga itu tidak masuk akal bagi mereka. Padahal, pengusaha hotel tadi membeli bir di pasar gelap melalui calo atau kaki tangan pemilik bir.
Di Banten pernah ada keluhan yang disebarkan melalui Facebook karena mereka harus membayar minuman dan makanan Rp 1 juta. Maka, amatlah bijak langkah Pemkot Yogyakarta yang menutup warung di Jalan Malioboro yang dilaporkan warga karena menaikkan harga dengan jumlah yang tidak masuk akal.
Baca juga: Jangan Tipu Lagi Wisatawan dengan Harga yang Tidak Pasti!
Nah, apa langkah pasangan Cagub/Cawagub Sumut untuk menunjukkan ada ‘Orang Batak’ di Danau Toba, mengatur harga minuman dan makanan, mengatur tarif sewa, jasa dan akomodasi?
Itulah yang ditunggu bukan sekedar berbicara di layar televisi tentang potensi Danau Toba sebagai DTW.
Nasib masa depan Danau Toba sebagai DTW pun terpulang kepada 7 kabupaten yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba, yaitu Kabupaten-kabupaten: Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Tobasa, Samosir, dan Humbahas.
Keramahtamanan dan kesediaan menerima tamu (baca: wisatawan mancanegara) warga Bali dan Yogyakarta al. bisa dilihat dari sikap masyarakat yang tidak memusuhi wisatawan dengan pakaian yang minim. Jika kelak ada wacana menerapkan peraturan daerah (Perda) dengan nuansa moral dan agama di Danau Toba, maka tamatlah riwayat Danau Toba sebagai DTW bagi wisatawan mancanegara [Baca juga: Wisata Danau Toba, Semoga Tidak (Pernah) Diatur dengan Perda Bermuatan Moral].
Sebelum terlambat adalah lebih baik memulai edukasi kepada masyarakat di seputar Danau Toba tentang tourism dan hospitality agar ada keramahan menyambut wisatawan. Sejalan dengan edukasi itu pemerintah pun membuat regulasi yang mendukung Danau Toba sebagai DTW bagi semua bangsa (Kompasiana, 18 April 2018). *
Komentar:
maria anna indita hernawati (18 April 2018) mungkin bisa mencontoh di bali danau batur
tidak semua turis perlu ke danau itu sendiri …. tapi turis bisa menikmati keindahan danau sambil makan dan minum kopi bali …. turis asing byk yg adventure ke pasar tradisional di bali, biasanya yg vegetarian, raw vegan dan fruitarian …. dg kondisi alam danau toba dan sekitarnya yg punya byk sayur dan buah, sptnya itu bisa dicoba pak …. bahkan di salah satu ig @fit_shortie_eats bilang kalau orang sumatera utara itu baik dan ramah …. awalnya mrk rada sebal jika byk yg nanya darimana, stay dimana, mau kemana, tapi lama kelamaan mrk enjoy dan bilang kalau orang indonesia itu ramah dan baik
Syaiful W. HARAHAP (19 April 2018) @maria, terima kasih …. kita berpijak pada fakta empiris dan pengalaman sajalah. Perilaku warga lokal thp pendatang sering tdk ramah. Harga2 dipukul. Ongkos ditipu. Ini fakta. Dipelototi. Disuit …dst …. Perlu edukasi yg komprehensif. …. Lalu, di banyak daerah minuman beralkohol dilarang, bgm turis bule?
maria anna indita hernawati (20 April 2018) jika harga belum standard dan warga lokal melakukan harassment berarti warga toba sendiri belum pede dan yakin bahwa pariwisata itu penting …. disaat negara teluk mulai melancarkan segala upaya agar puluhan juta turis bisa datang dan belanja di uae, dubai, saudi, qatar dan kuwait, kita yg punya banyak keindahan alam malah menyia-nyiakannya
mungkin perlu diinformasikan dan dipertanyakan balik jika warga toba sendiri ketika sedang wisata dan mendapat perlakuan spt itu seperti apa kira-kira responnya …. kayaknya perlu dibuat kuis kali ya pak …. mumpung anak sekolah liburan, sebaiknya mereka tidak sekedar liburan tapi juga sekaligus mengamati dan mempelajari bagaimana daerah lain bersiap menerima turis
